Polri Keluarkan Aturan Optimalkan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui ETLE dan Tiadakan Razia

<p>Jakarta &vert; Gatradaily&period;com &&num;8211&semi; Kepolisian Negara Republik Indonesia &lpar;Polri&rpar; melalui Korps Lalu Lintas &lpar;Korlantas&rpar; Polri menerbitkan aturan terkait pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas&period; Dalam surat telegram bernomor ST&sol;1044&sol;V&sol;HUK&period;6&period;2&sol;2023 tertanggal 16 Mei 2023&comma; yang ditandatangani Kepala Korps Lalu Lintas &lpar;Kakorlantas&rpar; Polri Irjen Firman Shantyabudi&comma; para jajaran polisi lalu lintas &lpar;Polantas&rpar; untuk mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas secara humanis dengan pemanfaatan Electronic Traffic Low Enforcement atau ETLE&period;<img class&equals;"alignnone size-medium wp-image-2374" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;gatradaily&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2023&sol;05&sol;20230519&lowbar;090213-300x212&period;jpg" alt&equals;"" width&equals;"300" height&equals;"212" &sol;>Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan&comma; aturan dalam surat telegram tersebut jajaran polisi lalu lintas dilarang untuk melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Para Dirlantas untuk memerintahkan jajarannya untuk tak melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia&comma;&&num;8221&semi; kata Sandi dalam keterangan tertulisnya&period; Jumat&comma; &lpar;19&sol;5&sol;2023&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sandi menuturkan&comma; jajaran Dirlantas juga diminta mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan ETLE yang ada di wilayah masing-masing&comma; serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan Pemda dan stakeholders lain untuk pengadaan sistem perangkat ETLE di wilayah masing-masing&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Lebih lanjut&comma; Sandi mengatakan&comma; untuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang belum tercakup dalam sistem ETLE dan pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas tinggi&comma; seperti berkendara di bawah umur&comma; berboncengan lebih dari dua orang&comma; menggunakan ponsel saat berkendara&comma; menerobos traffic light&comma; tidak menggunakan helm&comma; melawan arus&comma; melebihi batas kecepatan&comma; berkendara di bawah pengaruh alkohol&comma; kelengkapan kendaraan tidak sesuai standar dan menggunakan pelat nomor palsu&comma; serta kendaraan overload dan over dimensi&comma; dilakukan penindakan oleh tim khusus yang sudah memiliki surat perintah dan bersertifikasi petugas penindakan pelanggaran lalu lintas&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Aturan ini dikeluarkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal dan meminimalisir pelanggaran yang dilakukan anggota saat di lapangan&comma;&&num;8221&semi; kata Sandi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Jika dalam prakteknya ada anggota di lapangan melakukan pelanggaran dan penyimpangan&comma; kata Sandi&comma; akan diberikan sanksi tegas mulai dari sanksi disiplin&comma; sanksi kode etik hingga pidana&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Para jajaran Dirlantas juga diminta menyosialisasikan tentang cara penyelesaian tilang elektronik atau ETLE yang mempermudah masyarakat&comma;&&num;8221&semi; ujarnya&period; &lpar;Red&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;