MK Lindungi Wartawan dari Jerat Pidana

<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><em><strong>SURABAYA<&sol;strong><&sol;em> &vert; <span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;"><em><strong>gatradaily&period;com<&sol;strong><&sol;em><&sol;span> – Mahkamah Konstitusi &lpar;MK&rpar; menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung dituntut pidana atas karya jurnalistik yang dihasilkan dalam menjalankan profesinya&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Penegasan ini tertuang dalam Putusan Nomor 145&sol;PUU-XXIII&sol;2025 terkait uji materiil Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers &lpar;UU Pers&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan di Gedung MK&comma; Jakarta&comma; Senin &lpar;19&sol;1&sol;2026&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Perkara ini diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum &lpar;IWAKUM&rpar; yang menilai perlunya kepastian perlindungan hukum bagi jurnalis&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Dalam pertimbangannya&comma; MK menyatakan frasa &OpenCurlyDoubleQuote;perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat&comma; sepanjang tidak dimaknai bahwa penerapan sanksi pidana dan&sol;atau perdata terhadap wartawan hanya dapat dilakukan setelah menempuh mekanisme yang diatur UU Pers&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Mekanisme tersebut meliputi hak jawab&comma; hak koreksi&comma; serta proses penilaian dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik melalui Dewan Pers&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Langkah itu harus ditempuh terlebih dahulu dan tidak mencapai kesepakatan sebagai bagian dari prinsip restorative justice&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menegaskan&comma; tanpa pemaknaan yang jelas&comma; norma tersebut berpotensi menjerat wartawan secara langsung tanpa melalui mekanisme perlindungan yang telah diatur dalam UU Pers&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&OpenCurlyDoubleQuote;Pemaknaan ini penting untuk memastikan bahwa tindakan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik wajib mengedepankan mekanisme perlindungan pers&comma;” ujar Guntur&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Ia menambahkan&comma; setiap sengketa yang bersumber dari karya jurnalistik harus diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan UU Pers dan mempertimbangkan penilaian Dewan Pers&comma; sebelum masuk ke ranah pidana atau perdata&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Putusan MK ini dinilai memperkuat posisi pers sebagai pilar demokrasi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik secara profesional&period;&lpar;ze&rpar;<&sol;p>&NewLine;