Kejari Pasuruan Naikkan Status Kasus PTSL Wonosari, Dugaan Pungli di Program Sertifikat Gratis Kian Terbuka

<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><em><strong>PASURUAN<&sol;strong><&sol;em> &vert; <span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;"><em><strong>gatradaily&period;com<&sol;strong><&sol;em><&sol;span> – Kejaksaan Negeri &lpar;Kejari&rpar; Kabupaten Pasuruan resmi menaikkan status penyelidikan dugaan pungutan liar &lpar;pungli&rpar; dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap &lpar;PTSL&rpar; di Desa Wonosari&comma; Kecamatan Tutur&comma; menjadi tahap penyidikan&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Langkah ini menandai keseriusan aparat penegak hukum dalam menindak dugaan praktik koruptif di level pemerintahan desa&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Hingga akhir Oktober 2025&comma; penyidik telah memeriksa sedikitnya 14 saksi&comma; termasuk Kepala Desa Wonosari&comma; terkait dugaan pungutan di luar ketentuan resmi yang dikeluhkan warga penerima program sertifikasi tanah tersebut&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Pasuruan&comma; Ferry&comma; yang mewakili Kajari Teguh Ananto&comma; mengungkapkan bahwa peningkatan status perkara dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&OpenCurlyDoubleQuote;Kasus PTSL di Wonosari resmi kami naikkan dari penyelidikan ke penyidikan&period; Peningkatan status ini dilakukan karena telah ditemukan indikasi kuat adanya pungutan di luar ketentuan&comma;” ujar Ferry saat press release&comma; Kamis&comma; &lpar;30&sol;10&sol;25&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Menurut Ferry&comma; proses penyidikan telah berjalan sejak awal Oktober&period; Meski begitu&comma; hingga kini belum ada penetapan tersangka&period; Penyidik masih mendalami keterangan para saksi untuk memperkuat alat bukti&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&OpenCurlyDoubleQuote;Kami masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi untuk memastikan konstruksi peristiwa dan siapa yang paling bertanggung jawab&comma;” imbuhnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Informasi yang diperoleh Kompas&period;com menyebutkan&comma; total ada 44 saksi yang dijadwalkan akan diperiksa&period; Mereka terdiri atas pemohon sertifikat&comma; anggota Kelompok Masyarakat &lpar;Pokmas&rpar;&comma; panitia pelaksana&comma; perangkat desa&comma; dan sejumlah pejabat terkait&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Kasus ini mencuat setelah sejumlah warga mengaku dimintai pungutan yang nilainya jauh di atas ketentuan resmi yang ditetapkan pemerintah pusat dalam program PTSL&period; Padahal&comma; berdasarkan regulasi Kementerian ATR&sol;BPN&comma; biaya yang diperbolehkan hanyalah untuk keperluan operasional tertentu dan ditentukan secara nasional&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Langkah Kejari Pasuruan ini menjadi ujian bagi komitmen aparat hukum dalam menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas di sektor pelayanan publik&comma; khususnya di tingkat pemerintahan desa yang menjadi garda terdepan program nasional sertifikasi tanah&period;&lpar;syn&rpar;<&sol;p>&NewLine;