Format Berharap, Pengesahan Raperda RTRW Segera di Syahkan Oleh DPRD Kabupaten Pasuruan

<p>Pasuruan &vert; Gatradaily&period;com &&num;8211&semi; Polemik baru-baru ini terjadi terkait pengesahan Raperda&comma; tentang perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah &lpar;RTRW&rpar; No&period;12 tahun 2010 yang mendapat penolakan oleh sejumlah Oknum NGO&sol;Oknum LSM&comma; dan penundaan oleh beberapa fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan&period; Selasa&comma; &lpar;9&sol;5&sol;2023&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sementara itu&comma; dengan adanya polemik tersebut Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan &lpar;Format&rpar;&comma; mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pasuruan&comma; tepatnya di Jl&period;Raya Raci- Bangil&comma; Panumbuan&comma; Desa Raci&comma; Kecamatan Bangil&comma; Kabupaten Pasuruan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Rombongan yang berjumlah sekitar 9 orang tersebut&comma; diterima langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Pasuruan&comma; Sudiono Fauzan diruangannya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ketua Format Ismail Makky dalam keterangannya mengatakan&comma; pembahasan Raperda RTRW ini sudah lama dilakukan sejak tahun 2017–2023&period; Karena itu&comma; perda RTRW ini mutlak untuk segera disyahkan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Tak ada satupun alasan&comma; lanjut Makky&comma; yakni argumentasi yang kuat untuk menolak perda RTRW kecuali satu alasan menolak&comma; adalah demi sebuah nilai tawar atau Bergaining kepentingan kelompok&comma; perda ini untuk kepentingan masyarakat&comma; khususnya masyarakat wilayah Timur agar disparitas Timur dan Barat tidak terjadi&comma;&&num;8221&semi; jelasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ditambahkan pula&comma; bahwa perda RTRW tersebut adalah janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2019 – 2024&comma; yang saat ini akan mengakhiri masa jabatannya&period; Jadi Pemerintah dan DPRD tidak boleh patuh dan tunduk terhadap tekanan&comma; intimidasi dan rongrongan dari pihak manapun yang sengaja untuk mencari keuntungan dari permasalahan tersebut&comma;&&num;8221&semi; ringkas Makky&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Disisi lain&comma; ditempat yang sama Sudiono Fauzan ketua DPRD Kabupaten Pasuruan menjelaskan&comma; bahwa kesempatan untuk melakukan pengesahan cuma sampai pada 15 Mei 2023&comma; sampai saat &lpar;BAMUS&rpar; Badan Musyarawah DPRD belum menjadwalkan kegiatannya&comma;&&num;8221&semi; tegas Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia juga menambahkan&comma; kemarin sidang Paripurna yang digelar DPRD&comma; hanya 1 Fraksi &lpar;PKB&rpar;&comma; setuju untuk segera ditetapkan&comma; dan untuk 6 Fraksi lainnya meminta adanya penundaan&comma; terkait pengesahan Perda RT&sol;RW&period;&&num;8221&semi; Tutup Mas Dion sapaan akrabnya&period; &lpar;HSN&sol;Redpel&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;