Dittipidkor Bareskrim Tetapkan Dua Tersangka Suap Pengurusan DID Kota Balikpapan

<p>JAKARTA &vert; <em><strong><span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;">gatradaily&period;com<&sol;span><&sol;strong><&sol;em> &&num;8211&semi; Direktorat Tindak Pidana Korupsi &lpar;Dittipidkor&rpar; Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi berupa suap pengurusan Dana Insentif Daerah &lpar;DID&rpar; Tahun Anggaran 2018 di Pemerintah Kota &lpar;Pemkot&rpar; Balikpapan&comma; Kalimantan Timur&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Kepala Bagian Penerangan Umum &lpar;Kabagpenum&rpar; Divisi Humas Polri&comma; Kombes Erdi Adrimulan Chaniago mengatakan&comma; kedua tersangka yakni TA selaku Kadis PU Kota Balikpapan tahun 2016-2018 dan FI yang merupakan ASN BPK RI &lpar;Kasub Auditorat Kaltim I BPK-RI Perwakilan Kaltim tahun 2017-2019&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Dari hasil gelar perkara penetapan tersangkapada 7 Februari&comma; penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim telah menetapkan TA dan FI sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian sesuatu oleh penyelenggara negara terkait pengurusan DID&comma;&&num;8221&semi; kata Erdi dalam keterangan tertulis&comma; Jumat &lpar;23&sol;02&sol;2024&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Erdi mengatakan&comma; kedua tersangka dipersangkakan Pasal 5 ayat &lpar;1&rpar; huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Seperti diberitakan&comma; pengusutan kasus dugaan suap pengurusan DID di Kota Balikpapan merupakan pelimpahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi &lpar;KPK&rpar; pada 16 Agustus 2023 lalu&period; &&num;8220&semi;Bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 telah dilakukan peningkatan status perkara aquo dari tahap penyelidikan ke penyidikan&comma;&&num;8221&semi; jelas Erdi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia mengungkapkan&comma; pada Maret 2017 lalu&comma; RE selaku Walikota Balikpapan saat itu meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah &lpar;SKPD&rpar; untuk mencari cara untuk meningkatkan anggaran DID Kota Balikpapan untuk tahun 2018&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Akhirnya&comma; anak buah RE yaitu MM yang menjabat sebagai Kepala BPKAD meminta bantuan FI anggota BPK perwakilan Kaltim untuk meningkatkan anggaran DID&period; Kemudian FI menghubungi YP yang merupakan ASN di Kemenkeu&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Saudara YP akhirnya menghubungi RS yang juga ASN di Kemenkeu yang mengklaim bisa mencairkan dan mengarahkan agar Pemkot Balikpapan mengajukan surat usulan DID&comma;&&num;8221&semi; terangnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Lebih lanjut&comma; Erdi mengatakan Pemkot Balikpapan mengirimkan surat usulan DID untuk nantinya digunakan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum yang saat itu Kadis PU adalah TA&period; &&num;8220&semi;FI menyampaikan kepada TA bahwa Kota Balikpapan mendapatkan dana Rp26 miliar&comma;&&num;8221&semi; kata Erdi<&sol;p>&NewLine;<p>Namun untuk mencairkan dana tersebut&comma; bahwa ada permintaan uang dari YP dan RS sebesar 5 persen atau sekitar Rp1&comma;36 miliar&period; Apabila tidak diberikan&comma; maka DID tersebut akan diserahkan ke daerah lain&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Akhirnya&comma; TA mengiyakan permintaan uang yang diminta oleh YP dan RS melalui FI sebagai imbalan pengurusan DID&period; &&num;8220&semi;Uang tersebut ditaruh ke dalam dua buku tabungan&comma; yang nantinya buku tabungan dan kartu ATM beserta PIN diserahkan ke YP dan RS melalui FI&comma;&&num;8221&semi; bebernya&period; &lpar;Hum&sol;Red&rpar;<&sol;p>&NewLine;