PASURUAN | gatradaily.com – Warga Desa Kedungringin, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menghentikan sementara proyek pemeliharaan Jalan Kedungringin–Kedungboto senilai Rp 3,66 miliar.
Langkah itu diambil setelah mediasi antara warga, pemerintah desa, dan pihak pelaksana proyek tidak menghasilkan kesepakatan final pada Selasa (11/11/25).
Kepala Desa Kedungringin, Rizky Wahyuni, mengatakan penghentian dilakukan karena pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan hasil sosialisasi awal.
“Pengerjaan kami hentikan sementara sampai direktur CV Sidodadi Makmur hadir langsung ke desa. Keputusan baru akan diambil setelah pertemuan besok,” ujar Rizky di Balai Desa Kedungringin.
Proyek dengan nilai Rp 3.661.373.500 itu bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025. Pekerjaan dilakukan oleh CV Sidodadi Makmur di bawah pengawasan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, dengan masa pelaksanaan 60 hari kalender.
Menurut warga, pengerjaan di lapangan tidak sesuai janji awal. Sosialisasi sebelumnya menyebutkan pekerjaan dimulai dari arah barat dan dilakukan dengan sistem buka-tutup sebagian jalan. Namun di lapangan, proyek justru dimulai dari arah timur dan menutup jalan total.
“Akibatnya UMKM di sekitar jalan mati total, anak-anak sekolah harus memutar sampai lima kilometer,” kata Henry Sulfianto (55), warga setempat.
Henry juga menilai progres pengerjaan sangat lambat dan tidak transparan.
“Dijanjikan sehari bisa 75–100 meter, tapi sekarang cuma 20–40 meter. Warga juga tidak tahu spesifikasinya karena tidak ada penjelasan tertulis,” ujarnya.
Perwakilan konsultan pengawas CV Pramudya Tama Konsultan, Permana, mengakui adanya kesalahan komunikasi dalam sosialisasi awal.
“Memang dari awal sudah ada kekeliruan. Sosialisasi menyebut pengerjaan dari arah barat, tapi di lapangan dimulai dari arah timur. Ini kurang koordinasi dengan warga,” jelasnya.
Ia menambahkan, proyek sepanjang sekitar satu kilometer itu ditargetkan rampung dalam dua bulan.
“Kami berharap setelah ada perbaikan komunikasi, progres bisa kembali normal,” katanya.
Lutfi, Kasi Fungsional Dinas PU Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, menyebut pertemuan Selasa sore masih sebatas mediasi antara warga dan pelaksana proyek.
“Hari ini baru dihadiri pihak pelaksana. Keputusan resmi akan diambil besok setelah direktur hadir langsung,” ucap Lutfi.
Ia menegaskan proyek tersebut telah melalui serah terima lapangan kepada penyedia jasa.
“Kami hanya memfasilitasi mediasi. Besok baru diputuskan langkah selanjutnya,” tambahnya.
Pertemuan lanjutan antara warga, pemerintah desa, dan kontraktor dijadwalkan digelar Rabu (12/11/25) di Balai Desa Kedungringin.
Warga berharap pertemuan itu menghasilkan kejelasan soal metode kerja, transparansi anggaran, dan percepatan progres yang kini baru mencapai sekitar 10 persen.
Kasus ini dinilai mencerminkan lemahnya komunikasi publik dan transparansi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di tingkat daerah.
Jika tidak segera diselesaikan, persoalan tersebut dikhawatirkan dapat menghambat akses ekonomi warga serta menurunkan kepercayaan publik terhadap penggunaan dana pemerintah.(ze/syn)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan