Kuasa Hukum Kudus Surya Dharma S.H Jelaskan Notaris Tidak Boleh Melakukan Penerbitan Pengoperan Hak, Serta Patut di Pertanyakan Surat Keterangan Dari Lurah Tahun 2008

<p><strong>KOTA PASURUAN<&sol;strong> &vert; <em><span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;"><strong>gatradaily&period;com<&sol;strong><&sol;span><&sol;em> – Sidang ke delapan dalam perkara nomor&colon; 4&sol;Pdt&period;G&sol;2024&sol;PN Psr yang digelar Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Rabu &lpar;12&sol;06&sol;2024&rpar; di Ruang Sidang Candra pada pukul 10&period;00 WIB dengan agenda pembuktian alat bukti berjalan dengan lancar&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dalam sidang kali ini&comma; Majelis Hakim yang memimpin persidangan&comma; dipimpin oleh Yuniar Yudha Himawan S&period;H selaku Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota I Komang Ari Anggara Putra S&period;H dan Hidayat Sarjana S&period;H M&period;Hum&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Kuasa Hukum tergugat Indra Bayu S&period;H yang merupakan owner IDR Law Firm yang didampingi Kudus Surya Dharma S&period;H menyampaikan bahwa pada sidang ke delapan ini merupakan sidang pembuktian susulan dari pihak tergugat&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Kudus Surya Dharma S&period;H yang mewakili Indra Bayu&comma; S&period;H menjelaskan bahwa sidang kali ini merupakan tambahan alat bukti dari pihak tergugat&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Saya selaku kuasa hukum tergugat satu menyampaikan ada tambahan alat bukti yang sangat krusial yang menyatakan bahwa lahan tersebut pada saat ada peralihan tidak kosong&period; Yang kedua pada saat terjadinya peralihan lahan tersebut ada sengketa menurut aturan yang berlaku permen tahun 2014 menyatakan bahwa ketika lahan dalam keadaan sengketa maka tidak boleh terjadi peralihan hak&comma;&&num;8221&semi; urainya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Lebih lanjut dirinya juga menjelaskan bahwa&comma; &&num;8220&semi;Notaris tidak boleh melakukan penerbitan pengoperan hak&comma; serta patut dipertanyakan surat keterangan tahun 2008 dari lurah bahwa lahan tersebut kosong&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Padahal pada bukti faktual yang ada yang pertama terbit IMB tahun 1967 milik dari tergugat satu&comma; yang kedua ipeda kalau sekarang PBB itu dibayar sejak tahun 1980 dan sampai sekarang tidak berubah namanya yang ketiga PBB tahun 2006-2007 menyatakan bahwa lahan tersebut berdiri bangunan&comma;&&num;8221&semi; jelasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Surya panggilan akrabnya juga menduga ada indikasi pemalsuan-pemalsuan dokumen&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Patut diduga ada pemalsuan-pemalsuan dokumen atas terbitnya sertifikat milik para penggugat&period; Nanti setelah PS &lpar;Pemeriksaan Setempat&rpar; pasti akan ketahuan&period; Ketika PS &lpar;Pemeriksaan Setempat&rpar; saya minta untuk dihadirkan sertifikat aslinya&comma; karena selama ini di ecord yang diupload adalah copy nya&comma; maka batas-batas digambar nya kan tidak jelas kalau fotocopy&comma; harusnya yang asli&comma;&&num;8221&semi; tegas Surya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Disinggung soal keabsahan fotocopy yang bisa dibuat acuan untuk menggugat&period; I Komang selaku Humas Pengadilan Negeri Kota Pasuruan menyampaikan bahwa&comma; &&num;8220&semi;Dalam perkara perdata itu adalah hak setiap orang untuk mengajukan gugatan&comma; hakim hanya bersifat menerima dan mengadili&period; Secara hukum&comma; fotocopy dan asli memiliki kekuatan hukum yang berbeda dan nanti akan jadi pertimbangan&comma;&&num;8221&semi; pungkasnya&period;<strong>&lpar;Syn&sol;Red&rpar;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;