DPRD Kabupaten Pasuruan Tegaskan Keberatan Terhadap Pemberitaan Pemanggilan Anggota oleh KPK

<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><em><strong>PASURUAN<&sol;strong><&sol;em> &vert; <span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;"><em><strong>gatradaily&period;com<&sol;strong><&sol;em><&sol;span> – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah &lpar;DPRD&rpar; Kabupaten Pasuruan mengekspresikan keberatan yang kuat terhadap sejumlah laporan media nasional yang menyebutkan adanya dugaan pemanggilan salah satu anggotanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi &lpar;KPK&rpar;&period; Mereka menganggap pemberitaan tersebut tidak akurat dan tidak terverifikasi&comma; serta berpotensi menyesatkan publik&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan&comma; Samsul Hidayat&comma; menegaskan bahwa hingga saat ini&comma; pihaknya belum menerima surat resmi apapun dari KPK mengenai pemanggilan anggota legislatif&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&OpenCurlyDoubleQuote;Kami pastikan tidak ada surat panggilan yang masuk ke DPRD&comma; dan kami sangat menyayangkan berita yang tidak melalui proses konfirmasi yang layak&comma;” ungkap Ketua DPRD&period; Kamis&comma; 10 Juli 2025<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Samsul menekankan bahwa DPRD Kabupaten Pasuruan mendukung sepenuhnya tindakan pemberantasan korupsi&period; Namun&comma; ia juga menekankan pentingnya etika jurnalistik&comma; dengan media diharapkan untuk mengutamakan prinsip verifikasi dan keberimbangan sebelum menyiarkan berita&comma; terutama yang dapat berdampak pada reputasi lembaga&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Lebih lanjut&comma; Samsul meminta agar media yang telah memuat pemberitaan tersebut&comma; seperti dibeberapa media nasional yang memberikan ruang untuk hak jawab yang proporsional&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&OpenCurlyDoubleQuote;Kami minta hak jawab kami dimuat secara adil&comma; dan jika perlu&comma; dilakukan koreksi terhadap isi berita yang telah beredar&comma;” tambahnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">DPRD Kabupaten Pasuruan juga telah melakukan komunikasi langsung dengan Deputi KPK Jawa Timur&period; Hasil dari koordinasi tersebut mencatat bahwa belum ada informasi resmi atau surat pemanggilan yang diterima oleh unsur DPRD Kabupaten Pasuruan&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Sementara itu&comma; salah satu anggota DPRD yang namanya disebutkan dalam pemberitaan&comma; Rudi Hartono&comma; memberikan klarifikasi tegas&period; Ia menolak semua tudingan yang mengaitkan dirinya dengan isu dana hibah atau pemanggilan oleh KPK&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&OpenCurlyDoubleQuote;Saya sangat menyayangkan berita tersebut&comma; karena saya tidak memiliki pengetahuan apapun mengenai dana hibah&comma; apalagi menerima surat panggilan&comma;” ujar Rudi&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Ia menambahkan bahwa sejak kemarin ia hanya berada di rumah dan tidak pernah menerima informasi dari KPK&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Rudi juga menyoroti tindakan salah satu media yang menggunakan fotonya tanpa izin dan tanpa konteks yang benar&period; &OpenCurlyDoubleQuote;Ini jelas mengarah pada pembunuhan karakter&comma; bahkan keluarga saya sangat terguncang secara psikologis&comma;” katanya dengan nada penuh kekecewaan&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Sebagai upaya hukum&comma; Rudi berencana untuk membawa persoalan ini ke aparat penegak hukum dan Dewan Pers&period; &OpenCurlyDoubleQuote;Kami ingin meluruskan bahwa pemberitaan tersebut tidak benar&comma; dan kami tidak bisa tinggal diam karena nama baik kami dipertaruhkan&comma;” tegasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Meskipun demikian&comma; DPRD Kabupaten Pasuruan tetap berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan prinsip keterbukaan dan transparansi&period; Namun&comma; mereka menekankan bahwa media harus mengedepankan akurasi dan keadilan agar martabat lembaga legislatif daerah tetap terjaga&period; &lpar;syn&rpar;<&sol;p>&NewLine;